theguardsrestaurant – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta agar izin penggunaan senjata, baik oleh aparat maupun masyarakat sipil, dievaluasi total untuk mencegah penyalahgunaan senjata yang merugikan pihak tak bersalah. Pernyataan ini disampaikan Pigai merespons serangkaian peristiwa penembakan yang terjadi belakangan ini, termasuk insiden di Rest Area Tol Tangerang-Merak yang diduga dilakukan oleh anggota TNI dan penembakan terhadap seorang pengacara di Bone, Sulawesi Selatan.
Pigai menegaskan bahwa penggunaan senjata oleh aparat maupun masyarakat sipil diikat dengan ketentuan dan aturan yang ketat. Menurutnya, aspek legalitas dan prosedur penggunaan senjata tidak seharusnya dilanggar. “Bukan saja pengetatan yang diperlukan, tetapi evaluasi total. Penggunaan senjata secara tidak bertanggung jawab jelas menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dan juga ancaman bagi stabilitas sosial,” ujar Pigai.
Peristiwa-peristiwa penembakan belakangan ini tidak slot server kamboja hanya menimbulkan ketakutan bagi masyarakat, tetapi juga mengancam hak untuk hidup sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Pasal 3 DUHAM telah mengatur bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan pribadi. Oleh sebab itu, penyalahgunaan senjata yang mengancam keselamatan individu jelas bertentangan dengan HAM.
Pigai juga menekankan bahwa salah satu aspek penting HAM adalah kebebasan dari rasa takut. Dalam kasus seperti ini, jelas menebarkan ketakutan dan ancaman bagi kehidupan, sementara negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya. Terkait penembakan di Tol Tangerang-Merak yang diduga dilakukan oleh aparat TNI, Pigai berharap agar peristiwa tersebut diusut hingga tuntas. “Aparat harus profesional mengusut kasus ini demi keadilan bagi korban,” ujarnya.
Langkah evaluasi total ini diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan senjata di masa depan dan memastikan bahwa hak asasi manusia serta stabilitas sosial tetap terjaga. Pigai juga menyerukan agar pimpinan TNI, Polri, dan Persatuan Menembak Indonesia turut memperhatikan dan mengevaluasi penggunaan senjata ini secara menyeluruh.